Jokowi: Pungli Kecil Jadi Urusan Saya

Anda sedang berada di Berita Jokowi: Pungli Kecil Jadi Urusan Saya, share jika artike ini bermanfaat untuk anda.

SOLO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan turun tangan sendiri dalam upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) di segala lini pelayanan publik. Meski nilainya kecil, namun pungli tetap meresahkan dan menjengkelkan masyarakat.

“Kalau urusan yang miliar dan triliun itu urusannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tapi yang kecil kecil (pungli), jadi urusan saya,” tandas Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan ribuan sertifikat program strategis tahun 2016 di lapangan Kota barat, Solo, Minggu (16/10/2016).

Dalam pelayanan publik, Jokowi menandaskan bahwa semuanya harus dikerjakan cepat dan tidak ada pungutan di luar ketentuan. Masyarakat hanya membayar yang resmi saja.

Dirinya memperingatkan kepada seluruh petugas yang terkait pelayanan publik, seperti pembuatan sertifikat, SIM, KTP dan sektor lainnya untuk berhati hati agar tidak terlibat pungli. Semua sektor pelayanan publik akan dipantau dan Presiden sendiri akan ikut mengawasi. “Hati hati, saya sudah ingatkan,” tegasnya.

Jokowi menuturkan, dirinya ikut turun tangan karena bukan persoalan uangnya. Tak hanya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang nilainya jutaan, namun pungli yang kecil-kecil juga akan tetap diurus.

Bukan hanya Rp500 ribu saja, namun pungli yang nilainya Rp10 ribu juga tetap harus diberantas. “Kecil kecil tapi meresahkan, kecil tapi menjengkelkan,” bebernya.

Meski nilainya tak seberapa, namun menjadi banyak karena terjadi di berbagai bidang, mulai instansi, pelabuhan, dan jalan raya. Jika ditotal dari Sabang sampai Merauke, total nilai pungli bisa mencapai puluhan triliun.

Dengan pemberantasan pungli, dirinya yakin masyarakat akan menjadi senang. Tak kalah penting adalah masyarakat harus dilayani dengan senyum dan cepat. Dalam pelayanan publik, rakyat tidak boleh disusahkan dan harus digampangkan. Guna pemberantasan pungli, pemerintah telah membentuk Tim Saber Pungli. “setiap laporan akan saya cek di lapangan, dan saya mendengarkan,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menyinggung mengenai proses pembuatan sertifikat tanah di Indonesia yang berjalan tertatih. Meski proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) telah berjalan 35 tahun, namun sampai kini baru 44% tanah di Indonesia yang bersertifikat.

Sedangkan 56% atau 60 juta sertifikat harus diselesaikan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mengingat masih banyak tanah yang belum bersertifikat, Jokowi memberikan target kepada BPN terkait penyelesaian sertifikat. “Kalau bekerja dengan saya harus dengan target. Kalau tidak ditarget, yang dibagi (sertifikat) cuma sedikit,” urainya.

dibaca 556.487x

(Visited 190 times, 1 visits today)
Tags: , , , , ,
nonton film online

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.