Menatap RUU Penyiaran yang Baru, Harapan atau Ketidakpastian?

Anda sedang berada di Berita Menatap RUU Penyiaran yang Baru, Harapan atau Ketidakpastian?, share jika artike ini bermanfaat untuk anda.

Rancangan undang-undang penyiaraan (RUU Penyiaran) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada akhir masa sidang ini, dan disahkan sebagai RUU Penyiaran inisiatif DPR. Demikian informasi yan disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almansyuri, dalam jumpa dengan wartawan beberapa waktu yang lalu.

Artinya, RUU Penyiaran tersebut sudah melewati pembahasan yang mendalam baik diantara anggota PANJA (Panitia Kerja) Penyiaran yang ditugaskan Komisi I DPR RI untuk menyusun RUU Penyiaran yang baru, maupun diantara anggota-anggota BALEG (Badan Legislatif) yang bertugas untuk melakukan harmonisasi pasal demi pasal, agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya termasuk berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kerangka Uji Materil.

Dalam menjalankan tugasnya, sejak dua bulan terakhir, BALEG telah melakukan berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan stakeholder industri penyiaran Indonesia untuk mendapatkan masukan, saran dan pendapat terhadap RUU Penyiaran; mulai dari pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, KPI, berbagai asosiasi penyiaran televisi, asosiasi radio, TVRI dan RRI, kalangan akademisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk memastikan RUU Penyiaran tersebut dapat menjadi landasan terciptanya keberlangsungan usaha penyiaran Indonesia menuju industri penyiaran yang mandiri, sehat, kuat dan dapat bersaing di dunia Internasional.

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI akan menggantikan Undang Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, dan menjadi landasan utama dari pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTA) analog menjadi digital dimana berdasarkan konsensus yang diterima oleh mayoritas Negara-negara anggota International Telecommunication Union (ITU), batas akhir (deadline) dari penggunaan frekuensi analog di Region 1 dan wilayah perbatasan antar negara, atau yang dikenal dengan analog switch off (ASO) atau digital switch over (DSO) adalah 15 Juni 2020, kecuali untuk negara-negara di Region 3 (termasuk Indonesia) dimana negara-negara anggota ITU dapat menetapkan tanggal lain sesuai dengan kondisi industri penyiarannya

Penggunaan sistem penyiaran digital merupakan suatu keniscayaan dan telah menjadi tuntutan global, khususnya dalam memenuhi ekspektasi pemirsa untuk mendapatkan akses terhadap berbagai konten dan layanan anywhere, anytime dan any device setiap harinya. Teknologi penyiaran digital juga dapat menciptakan equal level of playing field karena setiap stasiun televisi sudah pasti menghasilkan kualitas gambar dan suara yang baik, sehingga konsentrasi stasiun televisi nantinya adalah bagaimana menciptakan dan memproduksi konten-konten yang berkualitas dan menarik pemirsa.

Dari sisi penggunaan frekuensi, akan terjadi efisiensi dan efisiensi yang diciptakan menghasilkan digital dividend kurang lebih sebesar 112 Mhz, yang dapat digunakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan broadband data di Indonesia, khususnya daerah pedesaan.

Dari sisi model bisnis migrasi, telah berkembang 3 konsep yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi bahan diskusi diantara para pelaku industri penyiaran eksisting, Pemerintah dan expert dibidang penyiaran, yaitu:

1. Single mux operator, dimana hanya ada 1 operator atau penyelenggara layanan multipleksing penyiaran digital, dalam hal ini LPP RTRI. Dalam model bisnis ini, RTRI akan menguasai dan mengelola penggunaan frekuensi dan menyediakan infrastruktur transmisi sedangkan kegiatan lembaga penyiaran swasta (LPS) hanyalah memproduksi konten dan menyiarkannya melalui kanal frekuensi dan infrastruktur yang dikelola oleh RTRI melalui sistem sewa

2. Model multi multipleksing operator, dimana setiap LPS eksisting menjadi pengelola frekuensinya masing-masing dan menjalankan multipleksing untuk keperluan internal LPS sendiri.

3. Model hybrid, dimana LPP dan LPS yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni, ditunjuk menjadi operator atau penyelenggara layanan multipleksing. Masing-masing operator multipleksing mengelola frekuensi dan infrastruktur penyiaran untuk dipergunakan oleh LPP atau LPS penyelenggara multipleksing dan LPS lainnya melalui penyewaan kanal frekeunsi dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari EBU (European Broadcasting Union), ABU (Asia Pasific Broadcasting Union) maupun ITU (International Telecommuniation Union), dipastikan bahwa hampir seluruh negara anggota ITU yang telah melakukan proses migrasi digital ataupun telah menetapkan ASO, memilih sistem hybrid mux operator. Hanya ada 2 (dua) negara yang menggunakan sistem single mux operator, yakni Jerman dan Malaysia. Model single mux operator dipilih oleh Jerman karena dari sisi populasi pemirsa, TV FTA hanya melayani 10% dari total penduduknya sedangkan 90% dilayani oleh cable dan DTH.

Di Jerman, TV FTA digital hanyalah layanan komplimenter untuk daerah rural. Model ini juga dipilih oleh Malaysia yang segera meluncurkannya kepada publik. Di Malaysia, hampir 70% masyarakat dan pemirsa dilayani oleh DTH dan Cable ASTRO, sedangkan jumlah LPS hanya berjumlah 7 dan sebagian besar dimiliki oleh atau di bawah kontrol Pemerintah.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , ,
nonton film online

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.