Terjerat Kasus Suap WTP, BPK Lakukan Evaluasi

Anda sedang berada di Berita Terjerat Kasus Suap WTP, BPK Lakukan Evaluasi, share jika artike ini bermanfaat untuk anda.

Kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) introspeksi diri.

Sebab, seorang Auditor Ali Sadli (ALS) dan Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS) telah ditetapkan tersangka kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pasti kita introspeksi, memperbaiki diri, itu jelas itu ya,” kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Sebab kata dia, apapun yang sudah dibangun selama sepuluh tahun tercemar oleh kasus suap tersebut. “Pasti internal kita adakan perbaikan-perbaikan, pasti itu,” paparnya.

Dia pun berharap, kasus suap itu tidak membuat keraguan sejumlah instansi pemerintah lainnya yang menerima predikat opini dari pihaknya. “Jadi kalau ada yang menyimpang, saya kira ini yang bagi BPK harus kita perbaiki,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan e‎mpat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian opini WTP BPK kepada Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Mereka adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito (SUG), Auditor BPK Ali Sadli (ALS), Pejabat eselon 1 BPK R‎ochmadi Saptogiri (RS) dan Pejabat eselon 3 Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP).

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi yang diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) hurub b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , ,
nonton film online

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.