Pembelaan Kontrak JICT Dinilai Bentuk Pelecehan Hukum

Anda sedang berada di Berita Pembelaan Kontrak JICT Dinilai Bentuk Pelecehan Hukum, share jika artike ini bermanfaat untuk anda.

Jakarta, HaloBerita.com  – Pembelaan terhadap kasus dugaan korupsi kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja terus berlanjut. Belakangan, beredar pemberitaan karyawan di kedua pelabuhan petikemas Jakarta tersebut, mendukung Hutchison terus beroperasi sampai tahun 2039.

Pembelaan ini seolah ingin melecehkan hasil investigasi Pansus Angket DPR Pelindo II dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara hampir Rp 6 trilyun dalam kasus perpanjangan kontrak JICT dan Koja.

Belum lagi, menurut auditor negara tersebut, ada pelanggaran Undang-Undang karena perpanjangan kontrak JICT dan Koja kepada Hutchison dilakukan tanpa izin konsesi pemerintah.

Dalam konfirmasinya, Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Hazris Malsyah mengecam pihak-pihak yang ingin menafikan hasil investigasi kasus JICT dan Koja.

“Hutchison menyebabkan Kerugian negara di kasus kontrak JICT dan Koja hampir 6 trilyun dan juga melanggar UU. Kok masih dibela? Ini kan pelecehan kepada DPR dan BPK,” kata Hazris di Tanjung Priok, Jakarta Utara, (25/3/2018).

Lebih jauh Hazris mengecam isu baru soal pesangon besar bagi pekerja yang menolak perpanjangan kontrak JICT.

“Dari komunis, musuh negara dan pekerja bergaji terbesar kedua di dunia. Lalu sekarang, anak-anak bangsa yang ingin aset emas nasional JICT kembali ke Indonesia, dikatakan mengincar pesangon besar. Ini kan seperti ada yang kepentingannya terganggu,” ungkap Hazris.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
nonton film online

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.