Terkait Proyek Listrik 35.000MW, KKIFN: Permen ESDM Kaku, Tak Berpihak ke DPT Lokal

Anda sedang berada di Berita Terkait Proyek Listrik 35.000MW, KKIFN: Permen ESDM Kaku, Tak Berpihak ke DPT Lokal, share jika artike ini bermanfaat untuk anda.

Jakarta, HaloBerita.com – Konsorsium Kemandirian Industri Fotovoltaik Nasional (KKIFN) beberapa waktu lalu menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PLN. Regulasi Kementerian ESDM dinilai tidak sinkron dengan percepatan yang ada, salah satunya terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

“Sudah dua kali rencana membangun PLTS di Sumatera dari tahun lalu sampai sekarang belum berjalan juga. Pemerintah menginginkan pembangunan proyek listrik 35.000MW dipercepat tapi fakta yang ada di lapangan, DPT wilayah skala kecil yang ingin ikut proyek PLN, persyaratan dan regulasi disamakan seperti pemodal besar,” ujar Wakil Ketua Umum KKIFN Didi Apriadi di Jakarta, ditulis Sabtu (24/3)

Menurutnya, regulasi Menteri ESDM Ignatius Jonan dinilai kaku dan menghambat DPT lokal yang ingin berpartisipasi dalam membangun proyek listrik 35.000MW. Padahal pihaknya tidak meminta keuntungan seperti yang dibilang Menteri Jonan, namun meminta kemudahan regulasi. Pasalnya ada beberapa proyek kecil yang belum bisa berjalan karena terkendalan perizinan mulai dari Pemda, PN raya dan PN pusat.

“Bagaimana industri lokal bisa tumbuh kalau regulasinya kaku, sulit dan susah ditembus. Akibatnya, DPT lokal susah untuk ikut masuk proyeknya PLN. Sedangkan regulasi yang mau ikut proyek mewajibkan DPT memiliki modal yang besar. DPT yang tidak punya modal besar tidak bisa ikut,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Jonan meminta produsen listrik swasta mengubah mindset dalam menjual listrik, dari profit oriented menjadi customer oriented. Pasalnya, perjanjian jual beli listrik swasta dengan PLN bisa mencapai hingga 30 tahun. Dengan kontrak yang panjang tersebut, Jonan yakin produsen listrik swasta tetap meraup untung meski menjual listrik dengan harga yang terjangkau.

“Seperti pernikahan ketika berjalan 30 tahun. Tidak terus-terusan senang kan? Kalau mau untung besar jadi currency player atau trader saja,” ujar Jonan.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya menilai semestinya sekelas Menteri ESDM tidak pantas bicara seperti itu dalam forum resmi.

“Masa Industri EBT dibandingkan dengan Vallas, itu sama saja merendahkan dirinya sendiri,” jelasnya.

Padahal Presiden Joko Widodo menginginkan program 35.000 MW berjalan dengan cepat dan mampu meningkatkan ekonomi lokal. Namun fakta di lapangan, DPT lokal yang tidak mempunyai modal besar susah mendapatkan izin.

“Kalau proyek PLN selalu diberikan kepada DPT besar yang sudah masuk list, maka DPT kecil bisa mati. Sedangkan Jokowi ingin industri lokal tumbuh & harga listrik bisa tetap murah,” tegasnya.

Dirinya tidak mempermasalahkan harga listrik yang murah. Namun yang permasalahan justru timbul karena harga murah tersebut tidak dibarengi dengan pangsa pasar dan regulasi pemerintah. Dirinya mencontohkan, saat proyek PLN terbentuk pihaknya selalu dibenturkan dengan alasan teknis seperti gardu listrik. Padahal investasi di bawah 10MW banyak DPT lokal yang ingin membantu.

“Seharusnya PLN pasang tender terbuka karena PLN single buyer investor lokal saat ini masih banyak yang menunggu. Kebijakan menteri ESDM sebelumnya lebih mendukung daripada permen yang baru ini,” ungkapnya.

Pihaknya meminta dukungan penuh dari Menteri Jonan bukan dari sekedar percepatan sektor energi saja, melainkan keberpihakan Pemerintah kepada DPT lokal yang kecil-kecil.

“Investor boleh dari luar, tapi komponen harus dari lokal. Permen sekarang hanya mengakomodir pemain besar saja, padahal secara teknologi DPT lokal lebih gesit. Ini bukan soal keuntungan saja, tetapi memperbanyak jumlah DPT lokal dapat meningkatkan percepatan ekonomi lokal juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Perrmen ESDM 50/2017 mengatur perubahan formula harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm dan PLTBg dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik semula sebesar sama dengan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat, menjadi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sedangkan untuk PLTP, PLTA dan PLTSa, formula harga dilakukan secara B to B untuk wilayah Jawa, Bali dan Sumatera dan maksimum BPP setempat untuk wilayah lainnya. Selain itu diatur juga penambahan ketentuan mengenai persetujuan harga, dimana semua pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dengan menggunakan pola kerja sama Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT), kecuali PLTSa.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , ,
nonton film online

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.